Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Kepala BPJS Kesehatan Fahrur Rozi melakukan penandatangan MoU, Jumat (23/1/2015).
Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria
TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pemerintahan Kota Batam dan BPJS Kesahatan Batam akhirnya menandatangani MoU.
Hal ini dilakukan guna mengintegrasikan masyarakat tidak mampu menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui pembiayan dari anggaran Pemko Batam.
Usai penandatangan MoU, kedua belah pihak langsung segera melakukan validasi kembali terhadap daftar peserta BPJS kesehatan yang akan ditanggung pemerintah.
Sebab menurut Kepala BPJS cabang Batam, Fahrur Rozi, dari 105 ribu tersebut masih ada masuk beberapa peserta yang sudah tidak sesuai kategori.
"Akan kami validasi dulu, takutnya ada di dalamnya peserta pensiunan PNS, itu harus dikeluarkan dulu. Kami pernah menemukan yang seperti itu. Kemudian apakah sudah ada dari data itu yang mendaftar menjadi peserta mandiri," kata Fahrur Rozi, Kepala BPJS Kesehatan, Jumat (23/1/2015).
Diakui Fahrur Rozi, data peserta BPJS dengan anggaran pemko Batam setiap bulannya bisa berubah. Hal itu menyesuaikan situasi yang ada.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Batam, Candra Rizal mengaku untuk masyarakat Batam yang tidak mampu, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk penyertaan program BPJS kesehatan tahun ini.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Batam, Candra Rizal mengaku untuk masyarakat Batam yang tidak mampu, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk penyertaan program BPJS kesehatan tahun ini.
Dimana anggaran itu termasuk untuk bantuan penginapan, makan dan ongkos warga miskin pemegang kartu BPJS kesehatan yang dirujuk ke rumah sakit di luar Batam.
"Jadi kami bayarkan buat peserta yang berobat di sini, maupun yang mungkin dirujuk di Jakarta. Ada delapan rumah sakit yang menerima kartu BPJS kami ini, anggarannya pun termasuk untuk biaya pendamping selama dirujuk," terang Candra Rizal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar