Jakarta, Kebijakan BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri di mana bayi dalam kandungan dapat didaftarkan dianggap BPJS Watch sebagai aturan yang 'tidak benar'. Menanggapi komentar ini, pihak BPJS Kesehatan menegaskan kebijakan ini bersifat pilihan.
Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, menyebutkan bahwa kebijakan ini tidaklah wajib. Kebijakan ini pilihan dari orang tua saja. "Jadi ini kan antisipasi kalau saat lahir bayi itu perlu tindakan atau hal-hal khusus. Kalau bayinya lahir sehat, baik dengan cara caesar maupun normal, maka itu masuk satu paket dengan ibu," tuturnya kepada detikHealth, Jumat (20/3/2015).
Irfan menjelaskan bahwa jika memang dari awal ibu merasa proses kehamilannya baik-baik saja dan yakin bayinya kelak tak memerlukan tindakan medis khusus, maka tak menjadi masalah jika kemudian si bayi baru didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan setelah lahir.
Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan ini khusus untuk peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I dan II, sehingga memerlukan masa aktivitasi kepesertaan selama 7 hari. Ini berarti jika bayi baru didaftarkan setelah lahir dan ternyata keesokan harinya membutuhkan perawatan medis, maka perawatan tersebut tak bisa ditanggung BPJS Kesehatan karena masih dalam masa aktivasi.
"Ada ibu melahirkan secara normal dan dirawat 2-3 hari, itu masuk paket. Tapi kemudian anak ini sakit di hari ke-4, kalau tidak punya kartu BPJS berarti dia tidak bisa ditanggung. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal seperti ini anak bisa didaftarkan selagi masih di dalam kandungan. Bisa lho ya, bukan wajib," terang Irfan.
Mengenai BPJS Watch yang menyebutkan kebijakan ini menyalahi KUH Perdata, Irfan menyebutkan pihak BPJS Kesehatan menerima setiap masukan yang ada.
"Itu kan masukan, akan kami pertimbangkan. Ke depannya kita lihat. Kebijakan ini tetap berjalan karena menurut kita ini bukan keharusan, kecuali kalau kami haruskan. Sekali lagi ini kan pilihan yang ada di tangan masyarakat itu sendiri," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar